KPK Resmi Bentuk Komite Advokasi Daerah Demi Cegah Korupsi di Sektor Swasta

LABURA.NET – Guna mencegah terjadinya korupsi di sektor swasta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi membentuk Komite Advokasi Daerah (KAD) Sumut, Kamis (27/8/2020).

Ketua KAD Sumut M Santri Azhar Sinaga mengatakan, pembentukan KAD merupakan salah satu upaya pencegahan tindak korupsi di kalangan pengusaha.

Dikatakannya KAD bertugas sebagai fasilitator dan tempat untuk berkomunikasi dan berdialog antara masyarakat dunia usaha dengan pemerintah daerah, tentang isu-isu strategis yang ada di daerah.

“Kita resmi dibentuk dengan SK yang diteken oleh Gubernur Sumut, Nomor 188.44/212/KPTS 2020 dengan masa tugas Komite yakni selama lima tahun. Jadi lahirnya KAD ini adalah inisiator daripada KPK khusus di bagian pencegahan korupsi dan pendidikan,” katanya.

Dikatakannya, KAD ini nantinya akan melaksanakan program-program pencegahan dan pendidikan antikorupsi di Sumut terutama di Kota Medan.

Selain itu KAD bertindak sebagai penengah apabila ada dugaan praktik korupsi di sektor swasta.

Untuk itu katanya anggota KAD sendiri diisi oleh pengusaha, akademisi, dan pemerintahan.

“Hampir 80 persen korupsi itu terjadi dari pihak swasta, sehingga semangat yang kita bangun adalah pencegah korupsi di sektor swasta. Dasar pembentukan KAD ini ada di UU KPK pasal 6 dimana salah satu tugas KPK melakukan perncegahan terjadinya tindak pidana korupsi, dan KAD akan menjadi wadahnya,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa tupoksi KAD yakni pencegahan tindak pidana korupsi, bukan penindakan ataupun penyelidikan.

“Kita bergerak di bidang pencegahan selain itu tugas kita mediasi mmisalnya ada dua belah pihak yang bermasalah yang terindikasi terjadinya praktik korupsi, nah disitu kita hadir. Kita juga bersosialisasi memberikan edukasi kepada masyarakat maupun pemerintah tentang bahaya korupsi. Ibaratnya kita adik kandung dari Komisi Pemberantasan Korupsi,” ucapnya.

Terpilihnya Santri Azhar sebagai ketua KAD, katanya, murni dipilih oleh KPK melalu proses seleksi.

Saat ditanya mengenai apakah dibentuknya KAD dikarenakan pilkada bulan desember mendatang, Santri mengatakan KAD dipastikan tidak terlibat dengan politik apalagi berafiliasi dengan salah satu paslon.

“Kita di Pilkada untuk pencegahan, agar tidak terjadinya money Politics. Kita akan berkoordinasi dengan tim-tim sukses guna mengajak dan menghimbau agar tak terjadinya money politik dan praktik korupsi lainnya,” katanya.

(cr21/tribun-medan.com)

Portal Berita dan Informasi Labura

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *