Korupsi Dana Desa, Kades Halimbe Labura Ditahan Kejari Labuhanbatu

LABURA.NET – Kejaksaan Negeri (Kejari) Labuhanbatu menahan Warsito, Kepala Desa Perkebunan Halimbe, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Selasa Sore (8/9) usai diperiksa selama 3 jam terkait kasus dugaan korupsi Dana Desa.

“Kejari Labuhanbatu telah menahan tersangka Warsito,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Labuhanbatu Kumaedi SH, didampingi Kasi Pidsus M Husairi SH dan Kasi Intel Sahron Hasibuan, kepada wartawan, Rabu (9/9/2020).

Kades Halimbe Warsito diduga melakukan korupsi Dana Desa tahun 2019 yang merugikan negara sebesar Rp560 juta. Sedangkan Kades Bulingihit Sarpin diduga melakukan korupsi Dana Desa tahun 2016-2019 yang merugikan negara Rp960 juta.

Dijelaskan Kajari, tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001, Subsidair Pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2000.

Pantauan wartawan, Warsito datang bersama istrinya, dengan mengendarai sepeda motor ke Kantor Kejari Labuhanbatu. Begitu tiba, Warsito langsung diperiksa di lantai dua ruang penyidik pidana khusus Kejari Labuhanbatu.

Setelah 3 jam diperiksa, tepat pada pukul 17.00 WIB, akhirnya Warsito ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan, di rutan Mapolres Labuhanbatu.

Sebelum dibawa ke rutan Mapolres, Warsito terlebih dahulu menjalani rapid test oleh dokter RSUD Rantauprapat untuk memastikan bebas Covid-19.

Ditambahkan Kejari, penahanan terhadap tersangka dilakukan karena dikhawatirkan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti.

“Berdasarkan pertimbangan dari penyidik kita, tersangka dikhawatirkan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Karena itu terhadap tersangka kita lakukan penahanan,” ujarnya.

Selain Warsito, Kejari Labuhanbatu juga menetapkan Sarpin (48), Kades Bulungihit, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebagai tersangka. Namun Sarpin, belum ditahan karena tidak hadir saat dipanggil penyidik Kejari Labuhanbatu.

“Kita tidak dapat batasi waktu pemanggilan selanjutnya. Tersangka akan ditetapkan sebagai DPO, bila tidak juga mengindahkan panggilan berikutnya. Kades Bulungihit dalam pengelolaan dana APBDesa, telah merugikan negara sebesar Rp900 jutaan, tahun anggaran 2016 hingga 2019,” ujar Kumaedi .

Sementara untuk Sarpin, Kades Bulungihit, sambung Kasi Pidsus Husairi, akan dilakukan pemanggilan ulang, pada hari Kamis (10/9/2020), dengan status sebagai tersangka.(adm)

Portal Berita dan Informasi Labura

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *