PELUANG TNI/POLRI DALAM KONTESTASI POLITIK

Oleh : Gunawan S. Situmorang

LABURA.NET – Setiap warga negara berhak dan mempunyai kesempatan yang sama dalam mencalonkan dan dicalonkan dalam kontestasi politik, apalagi dalam PILKADA.

Namun untuk anggota TNI (prajurit), ada aturan khusus yang melarangnya untuk terlibat dalam kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.

Berdasarkan data, pada Pilkada Serentak 2015, ada 17 mantan anggota TNI dan 10 mantan anggota Polri yang maju di pilkada. Dari 17 anggota TNI tersebut, hanya empat orang yang menang dan dari 10 anggota Polri, hanya dua yang menang. Sementara, pada Pilkada Serentak 2017, terdapat empat anggota TNI yang maju dan dua orang yang menang. Anggota Polri yang maju ada tiga orang dan hanya satu yang menang. Sementara pada Pilkada serentak 2018, 17 anggota TNI dan POLRI maju dalam pilkada serentak. 10 memperebutkan kursi Gubernur, Bupati dan Walikota, dan 7 lainnya memperebutkan Wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota, dan hanya 3 Menang. Salah satunya Gubernur Sumut saat ini, yakni Bpk. Edy Rahmayadi. Murad Ismail untuk Gubernur Maluku dan Edy Afrizal Nasution untuk wakil Gubernur Riau.

Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari menyebutkan sejumlah alasan perwira tinggi TNI/Polri cenderung kalah dalam kontestasi pilkada. Salah satunya, anggota TNI/Polri kerap berpindah-pindah dan tidak menetap lama di suatu tempat saat menjalani penugasan.

Rendahnya tingkat keterpilihan mantan anggota TNI/Polri, paling tidak disebabkan dua hal, yakni persepsi publik terhadap mereka dan tingkat pemahaman politik publik yang lebih baik dari sebelumnya. Publik berpandangan, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bekerja untuk kepentingan publik, bukan karena sekadar latar belakang kedinasannya.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai peluang kemenangan perwira atau mantan perwira tinggi (pati) TNI/Polri saat bertarung di kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) masih rendah. Salah satu penyebabnya pati TNI/Polri tidak rutin serta berkelanjutan dalam membangun dan menjaga basis sosial-politik di daerah.

Perwira TNI/Polri biasanya dicitrakan sebagai putra daerah yang telah berhasil dan berprestasi di institusi masing-masing. Kemudian mereka berniat membangun daerah dengan ikut kontestasi pilkada. “Namun, perlu diingat, keberhasilan di institusi tidak bisa menjamin bahwa yang bersangkutan bisa menang di pilkada. Sederhananya, memenangi perang berbeda dengan memenangi hati rakyat. Mungkin itu yang kurang dari perwira TNI/Polri.

Apalagi, institusi TNI/Polri itu sangat menekankan sistem komando dan senioritas. Hal ini sedikit berbeda dengan institusi sipil, yang lebih menekankan egaliter atau kesetaraan. “Dalam konteks ini, kekhawatiran terhadap ketidaknetralan institusi TNI/Polri mesti diantisipasi, meskipun alasannya bukan hanya karena perwira TNI/Polri maju di pilkada.

Sang Kapten di Pilkada Labura 2020

Kita ketahui bersama dalam suasana pesta politik saat ini di Bumi Labura, Salah seorang Kapten Kelahiran Labura maju sebagai calon Bupati.

Nah, kita lihat apakah nantinya sang kapten dapat berbaur dan mampu memenangkan hati rakyat?
Notabene selama dalam jenjang karir, bertugas di luar daerah atau bukan di wilayah Labuhanbatu Utara (LABURA).

Portal Berita dan Informasi Labura

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *