Bupati Labura Akui Terima 500 Juta dari Pembagian Hasil PBB Sektor Perkebunan

LABURA.NET – Bupati Labuhanbatu Utara (Labura) Khairuddin Syah mengakui menerima uang sebesar Rp 545 juta dari bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan.

Uang tersebut diakui Khairuddin telah dikembalikan ke kas Pemkab Labura.

Pengakuan Khairuddin Syah terungkap dalam persidangan perkara dugaan korupsi penyalahgunaan biaya pemungutan PBB sektor perkebunan yang diterima oleh Pemkab Labura, di Ruang Cakra VIII Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (5/10/2020).

“Saya menerima uang Rp 500 jutaan gitulah, tapi sudah saya kembalikan ke kas daerah,” kata Khairuddin.

Saat ditanyakan bagaimana proses penerimaan itu, ia menyatakan hanya menandatangani surat keterangan (SK) yang sebelumnya sudah disetujui oleh bawahannya.

“Kalau itu saya kurang paham, karena itu saya hanya menandatanganinya saja,” ujarnya.

“Jadi bapak menandatangani tanpa menanyakan apa yang bapak tanda tangani,” tanya JPU Hendri.

“Namun, dalam putusan MA, mengatakan bahwa upah pungut itu tidak boleh digunakan untuk pribadi, namun untuk keperluan daerah,” timpal JPU.

Sebelumnya, dalam memberikan keterangan untuk dua mantan Kepala Dinas (Kadis) Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Labura Drs Ahmad Fuad Lubis serta Faizal Irwan Dalimunthe, Khairuddin menyatakan bahwa uang yang diterimanya tak semua dipegang olehnya.

“Uang itu tidak semua saya pegang. Misalnya 100 persen, 60 persen sama saya dan 40 persen untuk Wakil Bupati. Namun, uang tersebut sudah dikembalikan ke Pemkab,” ujar Khairuddin Syah di hadapan majelis hakim yang diketuai oleh Sri Wahyuni Batubara.

Menurut Khairuddin, hal tersebut sudah tertuang di SK Bupati yang ditandatanganinya.

Sebelum SK yang tahun 2013 itu dibuat, Khairuddin menyebut terdakwa sudah ke Dirjen Keuangan untuk berkonsultasi.

“Mereka yakin bahkan ada rekamannya bahwa itu diperbolehkan,” sebutnya.

Di sela pernyataan itu, hakim anggota, Safril Batubara menanyakan ide siapa yang membuat SK tersebut.

“Itu ide siapa? Soalnya keterangan Sekda kemarin, tahun 2012 belum ada SK ini,” tanya hakim Safril.

“Pembentukan SK tersebut adalah ide dari (Ahmad) Fuad Lubis selaku Kadis Pendapatan Kabupaten Labura,” jawab Khairuddin.

“Kamu tahu apa isi SK yang kamu tandatangani itu?” tanya hakim Safril kembali. “Saya tidak ingat pak,” ujar Khairuddin.

“Kamu tadi bilang sudah dikembalikan, kamu tahu kalau dua orang ini juga dikembalikan uangnya?” tanya hakim yang langsung dijawab Khairuddin mengetahui hal itu.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hendri Edison Sipahutar menerangkan bahwa tidak menutup kemungkinan Bupati Labura juga akan dijadikan tersangka.

“Bisa jadi, tidak menutup kemungkinan,” terangnya.

Saat ditanyakan kapan, Hendri menyarankan agar wartawan menanyakan ke penyidik Ditkrimsus Polda Sumut.

Dalam dakwaan JPU, ketiga terdakwa diadili dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2013-2015.

“Ketiga terdakwa melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 2,1 miliar,” ucap Jaksa.

Jaksa melanjutkan, bahwa perbuatan ketiga terdakwa dan Kharuddin Syah selaku Bupati Labuhanbatu Utara pada tahun 2014 dan 2015 adalah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara.

Berdasarkan perhitungan kerugian, lanjut jaksa lagi, keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sumatera Utara di Medan melalui Surat Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sumut Nomor : R-49 / PW.02/5.1/2019 tanggal 20 September 2019 hal Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan biaya pemungutan PBB sebesar Rp 2,1 miliar.

“Atas perbuatannya ketiga terdakwa diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana,” tandasnya.
(TMC/Adm)

Share WhatsApp

Shares

Portal Berita dan Informasi Labura

You May Also Like