Ancaman pidana bagi mereka yang melanggar protokol kesehatan Covid-19

LABURA.NET – Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis memerintahkan jajarannya memproses hukum siapapun yang melanggar protokol kesehatan terkait Covid-19.

Hal itu tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor ST/3220/XI/KES.7./2020 tertanggal 16 November 2020. Surat itu ditandatangani oleh Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo.

“Apabila dalam penegakan perda/peraturan kepala daerah tentang penerapan protokol kesehatan Covid-19 ditemukan adanya upaya penolakan, ketidakpatuhan atau upaya lain yang menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu stabilitas kamtibmas, maka lakukan upaya penegakan hukum secara tegas terhadap siapapun,” demikian bunyi surat telegram tersebut.

Tindakan tegas yang dimaksud mengacu pada Pasal 65, Pasal 212, Pasal 214 ayat (1) dan (2), Pasal 216, dan Pasal 218 KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 84 dan Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Sementara, Pasal 218 KUHP menyatakan, Barangsiapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000.

“Polri juga akan melakukan langkah upaya secara administratif, taktis dan teknis, yang menjadi acuan dalam penyelidikan maupun penyidikan terhadap pelanggar tindak pidana penerapan protokol kesehatan Covid-19,” ucap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam keterangannya, Senin (16/11/2020).

Melalui surat itu, Kapolri juga menegaskan akan memberi sanksi bagi polisi yang tidak dapat menegakkan hukum secara tegas terhadap pelanggar protokol kesehatan.

Baru-baru ini, Kapolri mencopot dua jenderal bintang dua yang menjabat selaku kapolda karena dinilai lalai dalam menegakkan protokol kesehatan.

Keduanya adalah Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi.

“Ada dua kapolda yang tidak melaksanakan perintah dalam menegakkan protokol kesehatan, maka diberikan sanksi berupa pencopotan yaitu Kapolda Metro Jaya, kemudian Kapolda Jawa Barat,” ucap Argo di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Senin.

(ksc)

Share WhatsApp

0Shares

Portal Berita dan Informasi Labura

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *