Lembaga Bantuan Rakyat

Pendampingan Hukum

Pendampingan pada tingkat Kepolisian sebagai Pelapor, Saksi maupun Tersangka dan termasuk juga pada tingkat Kejaksaan dan atau Instansi lain.

Dokumen Hukum

Pembuatan Dokumen Hukum dan atau pemberian pendapat hukum berupa tulisan yang dibuat oleh Pengacara/ Advokat untuk kepentingan klien.

Konsultasi Hukum

Konsultasi Hukum terhadap permasalahan hukum sehari–hari, konsultasi yang diberikan bukan merupakan suatu pendapat yang dapat dijadikan alat bukti.

PRO BONO

Pro Bono adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

UNDANG-UNDANG

UU 18/2003 : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
UU 16/2011 : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Tunduk pada Kode Etik Advokat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PERATURAN

PP 83/2008 : Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Peraturan Peradi 1/2010 : Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

KEPOLISIAN POLRI

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang mengemban tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

KEJAKSAAN JAKSA

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dengan tugas dan kewenangan penyidikan, menyampaikan dakwaan atau tuduhan, dan penuntutan dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga telah melanggar hukum.

MAHKAMAH AGUNG HAKIM

Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya.