Motor Anda Dijual Orang Lain Tanpa Izin? Kenali Hak dan Langkah Hukumnya

LABURA.NET | Kendaraan bermotor bukan sekadar alat transportasi. Bagi sebagian masyarakat, sepeda motor merupakan aset bernilai ekonomi yang dibeli dengan hasil kerja keras. Karena itu, ketika kendaraan milik seseorang tiba-tiba dijual, dialihkan, atau dikuasai pihak lain tanpa persetujuan pemilik, persoalan tersebut tidak semestinya dianggap sebagai masalah biasa.

Motor dijual orang lain tanpa izin dapat menimbulkan persoalan hukum, terutama apabila pihak yang melakukan penjualan tidak memiliki hak atau kewenangan untuk mengalihkan kendaraan tersebut. Namun, untuk menentukan apakah perbuatan tersebut masuk ranah pidana, perdata, atau bahkan berkaitan dengan jaminan fidusia, diperlukan pemeriksaan terhadap fakta dan dokumen secara menyeluruh.

Inilah alasan pemilik kendaraan perlu segera mengamankan dokumen dan bukti sebelum mengambil langkah hukum.

angan Abaikan Ketika Motor Dijual Tanpa Persetujuan

Persoalan kepemilikan kendaraan harus dilihat berdasarkan bukti. BPKB dan STNK menjadi dokumen penting yang perlu diamankan, tetapi pemeriksaan hukum tidak berhenti pada kedua dokumen tersebut.

Pemilik juga perlu menyimpan bukti pembelian atau pembayaran kendaraan, kuitansi, bukti transfer, perjanjian, percakapan melalui WhatsApp atau platform komunikasi lainnya, foto kendaraan, serta dokumen pendukung lain yang dapat menunjukkan hubungan hukum antara pemilik dengan kendaraan tersebut.

Bukti-bukti tersebut dapat membantu menjelaskan bagaimana kendaraan diperoleh, siapa yang menguasai kendaraan, apakah pernah ada izin untuk menjual atau mengalihkan kendaraan, serta bagaimana kendaraan tersebut kemudian berpindah tangan.

Dengan kata lain, jangan terburu-buru menghapus chat, membuang kuitansi, atau menyerahkan dokumen asli kepada pihak lain sebelum persoalan diperiksa secara hukum.

Menjual Motor Milik Orang Lain Bisa Menjadi Persoalan Hukum

Secara prinsip, seseorang tidak dapat begitu saja mengalihkan barang milik orang lain tanpa dasar hak atau kewenangan.

Apabila kendaraan dikuasai seseorang karena hubungan tertentu—misalnya dititipkan, dipinjamkan, digunakan berdasarkan kesepakatan, atau berada dalam penguasaannya karena suatu hubungan hukum—kemudian kendaraan tersebut justru dijual atau dialihkan tanpa hak, maka konstruksi hukumnya harus diperiksa berdasarkan fakta konkret.

Sejak 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah berlaku dan menggantikan sejumlah ketentuan pidana dalam KUHP lama.

Karena itu, dalam perkara kendaraan yang diduga dijual tanpa hak, penerapan ketentuan pidana harus memperhatikan waktu terjadinya perbuatan dan unsur tindak pidana yang terpenuhi. Tidak tepat apabila setiap kasus langsung disebut sebagai penggelapan atau penipuan tanpa pemeriksaan fakta.

Bagaimana Jika Motor Masih Kredit?

Persoalan menjadi berbeda apabila sepeda motor ternyata masih menjadi objek jaminan fidusia.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan bukan merupakan benda persediaan kepada pihak lain, kecuali terdapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 23 ayat (2).

Artinya, jika kendaraan masih menjadi objek jaminan fidusia, status pembiayaan dan isi perjanjian dengan perusahaan pembiayaan juga harus diperiksa.

Namun, persoalan kendaraan kredit tidak boleh disederhanakan. Harus dilihat siapa yang melakukan pengalihan, status jaminannya, isi perjanjian pembiayaan, ada atau tidaknya persetujuan kreditur, serta bagaimana kendaraan tersebut dialihkan.

BPKB dan STNK Bukan Satu-Satunya Bukti yang Perlu Diperiksa

Dalam sengketa kendaraan, masyarakat terkadang beranggapan bahwa siapa yang memegang BPKB otomatis menjadi satu-satunya pihak yang benar secara hukum.

Padahal, pemeriksaan perkara harus dilakukan secara menyeluruh.

Bukti transaksi, asal-usul kendaraan, hubungan antara pihak yang terlibat, bukti pembayaran, surat atau perjanjian, komunikasi elektronik, hingga keterangan saksi dapat memiliki relevansi dalam membangun rangkaian fakta.

Karena itu, ketika seseorang mengetahui kendaraannya telah dijual atau dialihkan tanpa persetujuan, langkah pertama yang penting adalah mengamankan seluruh bukti.

Dokumen dan bukti yang sebaiknya disimpan antara lain:

– BPKB dan STNK;
– bukti pembelian kendaraan;
– kuitansi atau bukti pembayaran;
– bukti transfer;
– perjanjian atau surat terkait kendaraan;
– percakapan WhatsApp dengan pihak yang menguasai kendaraan;
– bukti komunikasi dengan calon pembeli;
– foto kendaraan;
– informasi mengenai keberadaan kendaraan;
– serta dokumen lain yang berkaitan dengan kepemilikan dan penguasaan kendaraan.

Jangan Langsung Menuduh, Periksa Dulu Dasar Hukumnya

Persoalan hukum kendaraan membutuhkan kehati-hatian. Tuduhan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana harus didukung fakta dan bukti yang memadai.

Apabila dari pemeriksaan ditemukan dugaan tindak pidana, pemilik kendaraan dapat mempertimbangkan langkah hukum sesuai mekanisme yang tersedia. Sebaliknya, apabila persoalan berkaitan dengan hak kepemilikan, perjanjian, atau kewajiban para pihak, penyelesaiannya juga dapat memiliki aspek perdata.

Karena itu, satu perkara dapat memiliki lebih dari satu aspek hukum, tetapi penentuan langkahnya harus berdasarkan bukti dan kronologi.

Hal yang juga perlu diperhatikan adalah tanggal kejadian. KUHP Nasional berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Dengan demikian, penentuan ketentuan pidana yang relevan harus mempertimbangkan kapan perbuatan tersebut terjadi dan aturan yang berlaku pada saat itu.

Bagaimana Jika Kendaraan Sudah Berpindah Tangan?

Jika kendaraan sudah dijual kepada orang lain, persoalan dapat menjadi lebih kompleks. Pemilik perlu mengetahui kepada siapa kendaraan dialihkan, kapan transaksi dilakukan, siapa yang menerima pembayaran, serta apakah pihak pembeli mengetahui atau patut mengetahui status kendaraan tersebut.

Pada tahap ini, bukti komunikasi dan dokumen transaksi menjadi semakin penting.

Pemilik sebaiknya tidak melakukan tindakan sendiri yang justru dapat menimbulkan persoalan hukum baru. Setiap langkah, termasuk permintaan pengembalian kendaraan, somasi, pelaporan, atau upaya penyelesaian sengketa, sebaiknya dilakukan berdasarkan analisis terhadap posisi hukum masing-masing pihak.

Mengapa Konsultasi Hukum Penting?

Setiap perkara kendaraan memiliki kronologi yang berbeda. Karena itu, tidak semua persoalan motor dijual tanpa izin dapat diselesaikan dengan cara yang sama.

Kantor hukum dapat membantu memeriksa dokumen, menyusun kronologi, menilai bukti, mengidentifikasi kemungkinan aspek pidana maupun perdata, serta menentukan langkah hukum yang paling tepat berdasarkan kondisi konkret.

Bagi masyarakat yang menghadapi persoalan kendaraan dijual, dialihkan, atau dikuasai pihak lain tanpa persetujuan, Labura Law Firm dapat menjadi tempat untuk memperoleh konsultasi dan pendampingan hukum sesuai kebutuhan perkara.

Prinsipnya sederhana: jangan menunggu masalah menjadi semakin rumit sebelum mencari bantuan hukum.

Simpan bukti, jangan menghilangkan dokumen, catat kronologi, dan konsultasikan persoalan kepada pihak yang memahami hukum.

PENULIS: (JHOHANES SITUMORANG,SH)