Kerja Sama Usaha Berakhir, Modal Belum Dikembalikan? Pahami Hak dan Langkah Hukumnya

LABURA.NET | Kerja sama usaha tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ada kalanya hubungan kerja sama harus berakhir karena kesepakatan para pihak, kondisi usaha, atau alasan lainnya. Namun, berakhirnya kerja sama tidak otomatis berarti seluruh persoalan hukum antara para pihak ikut selesai.

Salah satu persoalan yang cukup sering muncul adalah ketika kerja sama usaha telah berakhir, tetapi modal yang sebelumnya disetorkan belum dikembalikan. Dalam kondisi seperti ini, persoalan tidak semestinya hanya diselesaikan berdasarkan janji secara lisan. Para pihak perlu kembali melihat isi perjanjian, bukti transaksi, serta ketentuan mengenai hak dan kewajiban masing-masing.

Dalam perspektif hukum perdata, hubungan kerja sama pada dasarnya merupakan hubungan hukum yang hak dan kewajibannya dapat ditentukan melalui kesepakatan para pihak. Karena itu, isi perjanjian menjadi dokumen penting untuk mengetahui apa yang sebenarnya telah disepakati sejak awal.

Perjanjian Menjadi Dasar Utama

Pasal 1320 KUHPerdata mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Sementara itu, Pasal 1338 KUHPerdata pada prinsipnya menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Mahkamah Agung juga menjelaskan bahwa pihak yang telah mengikatkan diri dalam hubungan keperdataan wajib mematuhi isi perikatan dan melaksanakannya dengan iktikad baik sebagaimana prinsip dalam Pasal 1338 KUHPerdata.

Artinya, apabila dalam perjanjian kerja sama telah disepakati mekanisme pengembalian modal setelah kerja sama berakhir, maka ketentuan tersebut menjadi salah satu hal penting yang harus diperiksa ketika terjadi perselisihan.

Namun, perlu diperhatikan bahwa setiap perkara mempunyai fakta dan isi perjanjian yang berbeda. Karena itu, tidak tepat langsung menyatakan seseorang melakukan wanprestasi hanya karena modal belum dikembalikan. Perlu dilihat terlebih dahulu apakah memang terdapat kewajiban pengembalian, kapan kewajiban tersebut harus dilaksanakan, apakah sudah jatuh tempo, serta apakah terdapat alasan yang secara hukum dapat memengaruhi kewajiban tersebut.

Modal Belum Dikembalikan Bisa Menjadi Persoalan Wanprestasi

Apabila berdasarkan perjanjian terdapat kewajiban untuk mengembalikan modal dalam jangka waktu tertentu dan kewajiban tersebut tidak dipenuhi setelah waktunya tiba, kondisi tersebut dapat menjadi dasar untuk menilai ada atau tidaknya wanprestasi.

Mahkamah Agung dalam penjelasan mengenai wanprestasi menyebutkan bahwa pihak yang ingkar janji dapat diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga apabila syarat-syarat hukumnya terpenuhi, dengan merujuk antara lain pada Pasal 1243 KUHPerdata.

Karena itu, pihak yang merasa haknya belum dipenuhi sebaiknya tidak hanya berpegang pada komunikasi informal. Bukti mengenai kewajiban tersebut harus disiapkan secara sistematis.

Beberapa dokumen yang penting antara lain perjanjian kerja sama, bukti transfer atau setoran modal, bukti komunikasi para pihak, catatan mengenai pembagian keuntungan, bukti mengenai berakhirnya kerja sama, serta dokumen lain yang berkaitan dengan kewajiban pengembalian modal.

Jangan Abaikan Bukti Transfer dan Komunikasi

Dalam sengketa kerja sama usaha, bukti transaksi dapat memiliki peran penting. Bukti transfer, kuitansi, rekening koran, dokumen pembukuan, maupun komunikasi antara para pihak dapat membantu menunjukkan bagaimana hubungan hukum tersebut berlangsung.

Demikian pula dengan komunikasi mengenai pengembalian modal. Apabila terdapat pesan yang membicarakan jumlah modal, waktu pengembalian, atau pengakuan mengenai kewajiban tertentu, dokumen tersebut sebaiknya disimpan dan tidak dihapus.

Namun, bukti tidak boleh dilihat secara terpisah. Penilaian hukum tetap perlu dilakukan dengan melihat keseluruhan hubungan para pihak dan isi perjanjiannya.

Dengan kata lain, bukti transfer saja belum tentu menjawab seluruh persoalan. Harus diketahui pula apakah uang tersebut merupakan modal kerja sama, pinjaman, investasi, pembayaran tertentu, atau bentuk transaksi lainnya. Status hukum dana tersebut dapat menentukan langkah hukum yang tepat.

Apa yang Harus Dilakukan Jika Tidak Ada Kesepakatan?

Jika kerja sama telah berakhir tetapi persoalan pengembalian modal belum menemukan titik temu, penyelesaian dapat terlebih dahulu ditempuh melalui komunikasi dan musyawarah.

Para pihak dapat menyusun kembali perhitungan mengenai modal, keuntungan, kerugian, kewajiban, serta jumlah yang masih harus diselesaikan. Langkah ini penting agar persoalan tidak berkembang menjadi sengketa yang lebih besar.

Apabila musyawarah tidak menghasilkan penyelesaian, mediasi dapat menjadi pilihan. Selain penyelesaian secara langsung di luar pengadilan, sistem hukum Indonesia juga mengenal mekanisme alternatif penyelesaian sengketa.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur bahwa sengketa atau beda pendapat perdata tertentu dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan itikad baik. Undang-undang tersebut sampai saat ini berstatus berlaku.

Apabila sengketa kemudian diajukan ke pengadilan dan memenuhi ketentuan yang berlaku, proses mediasi di pengadilan juga diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berstatus berlaku.

Bagaimana Jika Somasi Diperlukan?

Dalam perkara perdata, langkah sebelum gugatan juga perlu dipertimbangkan secara cermat. Salah satunya adalah memberikan teguran atau somasi kepada pihak yang dinilai belum memenuhi kewajibannya.

Somasi dapat digunakan untuk meminta pihak yang berkewajiban memenuhi prestasinya sesuai perjanjian. Isi somasi sebaiknya tidak dibuat sembarangan. Jumlah kewajiban, dasar perjanjian, kronologi, tuntutan pemenuhan kewajiban, serta batas waktu yang diberikan perlu dirumuskan berdasarkan fakta dan dokumen yang tersedia.

Mahkamah Agung juga menjelaskan hubungan antara perjanjian, kewajiban melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik, serta konsekuensi hukum terhadap pihak yang melakukan wanprestasi.

Namun, apakah somasi diperlukan, bagaimana bentuknya, dan langkah berikutnya setelah somasi harus disesuaikan dengan karakter masing-masing perkara.

Apakah Harus Langsung Menggugat?

Tidak selalu.

Gugatan perdata merupakan salah satu pilihan ketika hak seseorang tidak dipenuhi dan penyelesaian secara musyawarah atau mekanisme lainnya tidak mencapai kesepakatan. Tetapi sebelum mengambil langkah tersebut, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap dasar hubungan hukum dan kekuatan bukti.

Hal yang perlu diperiksa antara lain isi kontrak, identitas dan kedudukan para pihak, kewajiban masing-masing pihak, mekanisme penghentian kerja sama, ketentuan pengembalian modal, jatuh tempo pembayaran, bukti transaksi, komunikasi para pihak, serta klausul penyelesaian sengketa.

Pemeriksaan ini penting karena kesalahan dalam menentukan dasar tuntutan dapat memengaruhi strategi penyelesaian perkara.

Pentingnya Konsultasi Hukum Sebelum Mengambil Langkah

Perselisihan modal dalam kerja sama usaha bukan sekadar persoalan “uang belum dikembalikan”. Di baliknya dapat terdapat persoalan mengenai perjanjian, wanprestasi, pembuktian, perhitungan kerugian, mekanisme penyelesaian sengketa, hingga strategi apabila perkara harus dibawa ke jalur litigasi.

Karena itu, pihak yang menghadapi persoalan serupa sebaiknya mengumpulkan seluruh dokumen terlebih dahulu dan meminta analisis hukum berdasarkan fakta yang sebenarnya.

Kantor Hukum Labura Law Firm dapat menjadi salah satu pilihan untuk memperoleh pendampingan hukum dalam memeriksa dokumen kerja sama, menilai posisi hukum para pihak, menyusun langkah penyelesaian, serta memberikan pendampingan apabila sengketa berkembang ke tahap hukum lebih lanjut.

Yang terpenting, setiap perkara harus ditangani berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan asumsi atau janji yang disampaikan secara informal.

Kerja sama usaha boleh berakhir. Namun, hak dan kewajiban para pihak tetap perlu diselesaikan secara jelas. Jika modal belum dikembalikan, jangan hanya menunggu janji. Periksa perjanjian, amankan bukti, hitung hak yang harus diterima, dan tentukan langkah hukum secara tepat berdasarkan kondisi perkara.

Penulis: (Jhohannes H. Situmorang, SH, MH)