Lahan Pertanian Digarap Orang Lain Tanpa Izin, Apa Langkah Hukumnya?

LABURA.NET | Lahan pertanian bukan sekadar sebidang tanah. Bagi banyak masyarakat, lahan merupakan aset bernilai ekonomi sekaligus sumber penghidupan keluarga. Karena itu, ketika lahan pertanian tiba-tiba digarap atau dimanfaatkan orang lain tanpa izin, pemilik atau pihak yang memiliki hak atas tanah tidak seharusnya menganggap persoalan tersebut sebagai masalah sepele.

Sengketa penguasaan tanah dapat berkembang menjadi persoalan hukum yang lebih besar apabila tidak ditangani secara hati-hati. Di satu sisi, pemegang hak tentu memiliki kepentingan untuk mempertahankan tanahnya. Namun di sisi lain, tindakan mengusir, merusak tanaman, mengambil hasil pertanian, atau melakukan kekerasan secara sepihak justru berpotensi menimbulkan persoalan hukum baru.

Karena itu, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memastikan terlebih dahulu siapa yang secara hukum memiliki hak atau dasar penguasaan atas tanah tersebut.

Hak Atas Tanah Harus Dibuktikan dengan Dokumen yang Jelas

Dalam hukum pertanahan Indonesia, salah satu dasar utama yang perlu diperhatikan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA.

UUPA mengatur mengenai hak-hak atas tanah, termasuk hak milik. Dalam Pasal 23, hak milik beserta peralihan, hapusnya dan pembebanannya harus didaftarkan sesuai ketentuan pendaftaran tanah. Pendaftaran tersebut merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hak milik dan peralihannya.

Artinya, ketika seseorang menghadapi persoalan karena lahannya digarap pihak lain, keberadaan sertifikat atau dokumen pertanahan menjadi sangat penting.

Namun, persoalan pertanahan tidak selalu sesederhana ada atau tidak adanya sertifikat. Riwayat tanah, batas bidang, dasar perolehan, penguasaan fisik, perjanjian, hibah, warisan, jual beli, maupun dokumen lain juga dapat menjadi bagian penting dalam pemeriksaan kasus.

Karena itu, pemilik tanah sebaiknya tidak hanya mengatakan bahwa tanah tersebut miliknya, tetapi mampu menunjukkan dasar hukum dan bukti yang mendukung klaim tersebut.

Jangan Langsung Mengusir atau Mengambil Tindakan Sendiri

Ketika mendapati lahan pertanian digarap orang lain tanpa izin, reaksi spontan memang dapat dipahami. Akan tetapi, persoalan tanah sebaiknya tidak diselesaikan dengan tindakan main hakim sendiri.

Misalnya, pemilik tanah langsung membongkar tanaman yang telah ditanam pihak lain, mengusir penggarap dengan kekerasan, mengambil hasil panen, merusak alat pertanian, atau melakukan ancaman.

Tindakan semacam itu dapat membuka persoalan hukum baru yang berbeda dari sengketa awal.

Pendekatan yang lebih aman adalah mendokumentasikan kondisi lahan terlebih dahulu. Foto dan video dapat digunakan untuk mencatat kondisi fisik tanah, tanaman, bangunan, pagar, batas-batas tanah, maupun aktivitas penggarapan.

Pemilik juga perlu mencatat kapan mengetahui adanya penggarapan, siapa pihak yang menggarap, bagaimana tanah tersebut diperoleh, serta apakah sebelumnya pernah ada izin atau hubungan hukum dengan pihak yang menggarap.

Kumpulkan Semua Bukti Sebelum Mengambil Langkah Hukum

Dalam perkara pertanahan, bukti sering menjadi faktor yang sangat menentukan.

Dokumen yang perlu diamankan antara lain sertifikat hak atas tanah, akta jual beli, akta hibah, dokumen warisan, surat ukur, bukti pembayaran pajak atau dokumen terkait tanah, surat keterangan, perjanjian penggarapan apabila ada, serta bukti komunikasi antara pemilik dan pihak yang menggunakan tanah.

Bukti elektronik juga perlu disimpan dengan baik apabila terdapat komunikasi melalui WhatsApp, pesan singkat, email, atau media lainnya.

Selain bukti tertulis, saksi yang mengetahui riwayat tanah juga dapat menjadi bagian penting dalam proses penyelesaian sengketa.

Dalam praktiknya, semakin jelas riwayat dan dasar penguasaan suatu bidang tanah, semakin mudah pula seorang kuasa hukum melakukan pemetaan terhadap posisi hukum para pihak.

PP 18 Tahun 2021 Memperkuat Pentingnya Kepastian Hak Atas Tanah

Pengaturan pertanahan saat ini juga perlu melihat perkembangan regulasi setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

PP tersebut berlaku sejak 2 Februari 2021 dan antara lain memperbarui sejumlah ketentuan mengenai hak atas tanah dan pendaftaran tanah.

Karena itu, persoalan lahan pertanian yang dikuasai atau digarap pihak lain tidak sebaiknya hanya dilihat dari siapa yang secara fisik berada di atas tanah.

Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: siapa pemegang haknya, bagaimana dasar penguasaannya, bagaimana status pendaftarannya, bagaimana batas bidang tanahnya, dan apakah pihak yang menggarap memiliki dasar izin atau hubungan hukum dengan pemegang hak?

Jawaban atas pertanyaan tersebut membutuhkan pemeriksaan dokumen dan fakta secara menyeluruh.

Sengketa Tanah Dapat Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi

Tidak semua sengketa pertanahan harus langsung dibawa ke pengadilan.

Jika situasinya memungkinkan, para pihak dapat terlebih dahulu menempuh komunikasi, musyawarah atau mediasi untuk mencari penyelesaian.

Dalam konteks administrasi pertanahan, terdapat Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Peraturan tersebut masih berstatus berlaku dan mengatur penanganan kasus pertanahan.

Peraturan tersebut membedakan sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Sengketa antara orang perseorangan atau badan hukum yang tidak berdampak luas dapat masuk dalam kategori sengketa pertanahan, sedangkan perkara merupakan perselisihan yang penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.

Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah tanah memiliki mekanisme yang dapat ditempuh secara bertahap sesuai karakter persoalannya.

Karena itu, surat keberatan atau somasi dapat menjadi salah satu langkah awal, terutama apabila identitas pihak yang menggarap diketahui dan masih terdapat kemungkinan penyelesaian secara baik-baik.

Kapan Persoalan Dapat Dibawa ke Jalur Pengadilan?

Apabila komunikasi dan penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, pemegang hak dapat mempertimbangkan langkah hukum lebih lanjut.

Namun, sebelum mengajukan gugatan, perlu dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap bukti dan posisi hukum para pihak.

Hal ini penting karena sengketa tanah dapat berkaitan dengan berbagai persoalan, seperti sengketa batas, kepemilikan, penguasaan fisik, warisan, jual beli, hibah, sertifikat, perjanjian penggarapan, atau klaim dari pihak lain.

Dengan demikian, tidak tepat jika setiap kasus tanah langsung diberikan kesimpulan hukum yang sama.

Bahkan, penggunaan istilah “digarap tanpa izin” juga harus diperiksa secara faktual. Bisa saja sebelumnya pernah ada izin lisan, perjanjian bagi hasil, hubungan keluarga, hubungan kerja, atau dasar penguasaan lain yang perlu dibuktikan.

Jangan Sampai Sengketa Tanah Berubah Menjadi Konflik Baru

Persoalan lahan pertanian sering kali melibatkan nilai ekonomi yang besar dan hubungan sosial antarwarga.

Karena itu, pihak yang merasa dirugikan sebaiknya menghindari tindakan yang dapat memperkeruh keadaan.

Simpan bukti, dokumentasikan kondisi tanah, catat kronologi, identifikasi pihak yang menguasai atau menggarap, kemudian lakukan pemeriksaan terhadap dokumen kepemilikan.

Jika diperlukan, keberatan dapat disampaikan secara tertulis agar terdapat catatan bahwa pemegang hak tidak memberikan persetujuan terhadap penggunaan tanah tersebut.

Langkah tersebut jauh lebih aman dibandingkan melakukan tindakan sepihak yang berpotensi menimbulkan laporan atau gugatan baru.

Konsultasi Hukum Penting Sebelum Mengambil Keputusan

Setiap sengketa tanah mempunyai karakter berbeda. Dokumen yang terlihat sederhana dapat memiliki konsekuensi hukum yang besar setelah diperiksa secara menyeluruh.

Karena itu, sebelum melakukan pengusiran, membongkar tanaman, mengambil hasil panen, memasang pagar baru, atau menempuh gugatan, sebaiknya posisi hukum dan bukti terlebih dahulu diperiksa.

Kantor Hukum Labura Law Firm dapat menjadi pilihan bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan dalam menghadapi persoalan pertanahan, mulai dari pemeriksaan dokumen dan kronologi, penyusunan langkah hukum, negosiasi atau mediasi, somasi, hingga pendampingan dalam proses hukum sesuai kebutuhan perkara.

Pendekatan yang tepat bukan sekadar bagaimana mendapatkan kembali penguasaan atas tanah, tetapi bagaimana memastikan setiap tindakan dilakukan berdasarkan bukti dan koridor hukum yang berlaku.

Pada akhirnya, ketika lahan pertanian Anda digarap orang lain tanpa izin, jangan terburu-buru mengambil tindakan sendiri. Pastikan terlebih dahulu status hak atas tanah, kumpulkan bukti, dokumentasikan penguasaan fisik, dan konsultasikan langkah hukum yang paling tepat.

Tanah adalah aset berharga. Jangan biarkan persoalan penguasaan lahan berkembang menjadi sengketa yang lebih besar hanya karena salah mengambil langkah sejak awal.

Penulis: (Jhohanes Situmorang SH)